Under Invoicing dalam Ekspor SDA dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha: Perlindungan Hukum dan Kepatuhan (Bagian III)
Saat menghadapi dugaan under invoicing, pelaku usaha perlu memahami hak prosedural dan langkah kepatuhan yang dapat ditempuh. Bagian terakhir ini membahas hak dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam menghadapi konsekuensi administratif maupun pidana. Selain itu juga mengulas langkah kepatuhan untuk mencegah dan merespons dugaan under invoicing.
Under Invoicing dalam Ekspor SDA dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha: Pembuktian dan Konsekuensi Hukum (Bagian II)
Perbedaan nilai ekspor dapat berujung pada sanksi administratif dan sanksi pidana, tergantung pada fakta dan unsur yang terbukti. Bagian kedua ini mengulas cara pembuktian dugaan under invoicing dan konsekuensi hukum yang dapat dihadapi pelaku usaha.
Under Invoicing dalam Ekspor SDA dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha: Dampak dan Modus (Bagian I)
Under invoicing dalam ekspor sumber daya alam dapat berdampak pada devisa hasil ekspor dan penerimaan negara. Bagian pertama ini membahas dampaknya, perkembangan sejumlah kasus, serta modus dan celah manipulasi dalam mekanisme pembayaran ekspor, sekaligus mengingatkan bahwa perbedaan nilai transaksi tidak selalu berarti terjadi manipulasi.
Upaya Pemerintah Indonesia dalam Memitigasi Krisis Energi Nasional Melalui Perpres 26/2026
Perpres 26/2026 membuka peluang bagi BLU untuk berperan dalam pengadaan impor minyak bumi, BBM, dan LPG dalam kondisi mendesak. Namun, perluasan peran tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan BLU dan akuntabilitasnya dalam pengelolaan pengadaan energi nasional. Artikel ini membahas peluang dan tantangan hukum dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, khususnya terkait peran LEMIGAS dalam mendukung ketahanan energi nasional.
Company Funding: Between Capital and Loan
Shareholder funding should be properly structured and documented to ensure legal certainty and mitigate any potential risks. The distinction between equity contributions and shareholder loans may have different legal and corporate implications for the company and its shareholders. This article highlights the key considerations in structuring and documenting such funding.
Klausula Arbitrase yang Cacat dan Problematik
Klausula arbitrase menjadi dasar utama bagi para pihak dalam menentukan forum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, klausula yang tidak definitif, mengacu pada institusi atau aturan yang tidak ada, maupun memuat pilihan forum yang kontradiktif dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan arbitrase. Artikel ini membahas tiga tipe klausula arbitrase yang problematik serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunannya.
Anatomi Shares Purchase Agreement dan Conditional Share Purchase Agreement: Panduan Klausula Esensial dalam Akuisi Saham
Dalam transaksi akuisisi saham, kesepakatan komersial belum selalu berarti transaksi dapat langsung diselesaikan. SPA dan CSPA memiliki fungsi yang berbeda dalam mengatur proses pengalihan saham, termasuk pemenuhan persyaratan sebelum closing. Artikel ini membahas klausula-klausula esensial yang perlu diperhatikan untuk memastikan transaksi berjalan sesuai dengan kepentingan para pihak.
Green is Just the Beginning: Pengantar dalam Membaca Arah Baru Bisnis, Investasi, dan Sustainable Development
Sustainability bukan lagi sekadar agenda lingkungan, melainkan bagian dari transformasi ekonomi global. Di tengah perubahan tersebut, carbon trading, green finance, dan ekonomi hijau membuka peluang strategis baru bagi dunia usaha dan Indonesia.
PP 20/2026: Kepastian Hukum bagi UMKM dan Penutupan Celah PPh Final 0,5%
PP 20/2026 membawa perubahan penting terhadap fasilitas PPh Final 0,5% yang selama ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Di balik tetap dipertahankannya fasilitas tersebut, terdapat sejumlah pembatasan baru dan mekanisme anti-penyalahgunaan yang perlu dipahami oleh wajib pajak.
Pertanggungjawaban Hukum Petarung Curang dalam Pertandingan Bela Diri
Persetujuan seorang petarung untuk mengikuti pertandingan bela diri tidak serta-merta mencakup persetujuan untuk menerima serangan yang secara tegas dilarang dalam peraturan pertandingan. Ada batas antara risiko pertandingan dan perbuatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana maupun perdata, termasuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh petarung yang menjadi korban.
Protected Paddy Fields as a New Variable in Land Due Diligence and Investment
A valid land title does not necessarily mean that land can be developed for the intended investment purpose. Following the enactment of Presidential Regulation 4/2026, the status of land under the Protected Paddy Fields (Lahan Sawah Dilindungi or LSD) Map has become an important regulatory consideration in land acquisition and development due diligence.
Iktikad Baik dalam Tindak Pidana karena Melaksanakan Perintah Jabatan
Struktur hierarki dalam institusi pemerintahan dan BUMN mengharuskan bawahan untuk menjalankan perintah atasan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketika perintah pimpinan ternyata merupakan perbuatan melawan hukum, penting untuk menguji pengetahuan dan iktikad baik bawahan yang melaksanakannya, yang menjadi dasar baginya untuk mendalilkan alasan pembenar atau alasan pemaaf di persidangan.
Prinsip First to File dalam Pelindungan Merek di Indonesia
Prinsip first to file menjadikan pendaftaran merek sebagai langkah penting yang tidak boleh ditunda oleh pelaku usaha. Dengan memahami penerapan prinsip tersebut di Indonesia, pelaku usaha dapat terhindar dari sengketa merek, yang dapat berujung pada penolakan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam perkara kasasi BYD untuk merek “Denza”.
Pendayagunaan Aset Jaminan/Harta Kekayaan Lain sebagai Opsi Penyelesaian Piutang Negara
Melalui PMK 23/2026, aset sitaan dalam pengurusan piutang negara tidak lagi diposisikan sebagai objek eksekusi semata, tetapi juga sebagai aset produktif yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan hukum baru.
Penerapan Gugatan Class Action Pemegang Saham di Indonesia
Pasar saham membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan suatu perusahaan. Namun, kepercayaan investor terhadap pasar bergantung pada adanya perlindungan hukum yang efektif ketika terjadi pelanggaran oleh perusahaan publik. Salah satu instrumen yang masih relatif jarang dibahas adalah gugatan class action oleh pemegang saham, yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini.
The Application of Article 170 of Indonesia’s Criminal Procedure Code in the Case of Acid Attack Against Andrie Yunus
The acid attack case against Andrie Yunus reflects the complex intersection between criminal accountability, military judicial authority, and the protection of human rights within Indonesia’s legal system, particularly through the application of Article 170 of the Criminal Procedure Code in determining jurisdiction over alleged involvement of active military personnel and possible civilian actors.
Share Subscription Agreements and Share Purchase Agreements in Corporate Transactions
While both Share Subscription Agreement (SSA) and Share Purchase Agreement (SPA) are commonly used in acquisition transactions, each structure serves a different legal and commercial purpose.
Circumstantial Evidence and Judicial Observation in Corruption Cases
In corruption proceedings, judicial observation (pengamatan hakim) — formerly known as circumstantial evidence (bukti petunjuk) — plays an important role in helping judges connect and assess the facts revealed at trial to uncover the material truth.
Reform of Risk-Based Business Licensing Under Government Regulation Number 28 of 2025
Indonesia’s transition from GR 5/2021 to GR 28/2025 reflects the Government’s continuing effort to strengthen the investment climate through a more adaptive and business-oriented risk-based licensing framework.
Islamic Finance Dynamics: Sukuk Dispute Resolution in Indonesia
Islamic finance is an area that is being prioritizely developed in Indonesia, since it brought the enormity of muslim population into the market equation. This article discusses the dynamics of Islamic finance dispute resolution, particularly sukuk, which are similar to bonds. It analyze how laws and authorities are intertwined; and how this translates to investor protection.