Struktur hierarki dalam institusi pemerintahan dan BUMN mengharuskan bawahan untuk menjalankan perintah atasan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketika perintah pimpinan ternyata merupakan perbuatan melawan hukum, penting untuk menguji pengetahuan dan iktikad baik bawahan yang melaksanakannya, yang menjadi dasar baginya untuk mendalilkan alasan pembenar atau alasan pemaaf di persidangan.

Prinsip first to file menjadikan pendaftaran merek sebagai langkah penting yang tidak boleh ditunda oleh pelaku usaha. Dengan memahami penerapan prinsip tersebut di Indonesia, pelaku usaha dapat terhindar dari sengketa merek, yang dapat berujung pada penolakan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam perkara kasasi BYD untuk merek “Denza”.

Melalui PMK 23/2026, aset sitaan dalam pengurusan piutang negara tidak lagi diposisikan sebagai objek eksekusi semata, tetapi juga sebagai aset produktif yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan hukum baru.

Pasar saham membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan suatu perusahaan. Namun, kepercayaan investor terhadap pasar bergantung pada adanya perlindungan hukum yang efektif ketika terjadi pelanggaran oleh perusahaan publik. Salah satu instrumen yang masih relatif jarang dibahas adalah gugatan class action oleh pemegang saham, yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini.

The acid attack case against Andrie Yunus reflects the complex intersection between criminal accountability, military judicial authority, and the protection of human rights within Indonesia’s legal system, particularly through the application of Article 170 of the Criminal Procedure Code in determining jurisdiction over alleged involvement of active military personnel and possible civilian actors.

While both Share Subscription Agreement (SSA) and Share Purchase Agreement (SPA) are commonly used in acquisition transactions, each structure serves a different legal and commercial purpose.

In corruption proceedings, judicial observation (pengamatan hakim) — formerly known as circumstantial evidence (bukti petunjuk) — plays an important role in helping judges connect and assess the facts revealed at trial to uncover the material truth.

Indonesia’s transition from GR 5/2021 to GR 28/2025 reflects the Government’s continuing effort to strengthen the investment climate through a more adaptive and business-oriented risk-based licensing framework.

Islamic finance is an area that is being prioritizely developed in Indonesia, since it brought the enormity of muslim population into the market equation. This article discusses the dynamics of Islamic finance dispute resolution, particularly sukuk, which are similar to bonds. It analyze how laws and authorities are intertwined; and how this translates to investor protection.

Tax exemptions for diplomatic missions in Indonesia are not solely a matter of domestic regulation, but also reflect the principle of reciprocity in international practice.

The increasing complexity of modern business activities has increased the risk of criminal conduct originating from both external and internal corporate parties. This article argues that the prevention of crime through the implementation of Good Corporate Governance, the Business Judgment Rule, standard operating procedures, whistleblowing systems, periodic audits, and comprehensive risk management constitutes not only a legal obligation, but also a strategic necessity to ensure accountability, business continuity, and ethical corporate governance within the Indonesian legal framework.

Dalam mewujudkan rumah sakit dan klinik dengan standar pelayanan internasional di Kawasan Ekonomi Khusus, pemerintah memberikan perlakuan khusus dalam hal pemberian kemudahan dan fasilitas fiskal dan nonfiskal, pemasukan obat dan alkes tertentu yang belum memiliki izin edar, dan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA.

Untuk menyelenggarakan kegiatan usaha rumah sakit di Kawasan Ekonomi Khusus, pelaku usaha wajib mengurus perizinan berusaha dan memenuhi standar kegiatan usaha rumah sakit di Kawasan Ekonomi Khusus.

Ada celah hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.